Demi Gerakan UMKM, Tahun Depan Dana Pemerintah Banjiri Perbankan

Posted on

Perbankan akan kebanjiran dana-dana berasal dari program pemerintah. Selain berasal dari dana subsidi untuk menunjang bisnis mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan sektor perusahaan yang rutin tiap-tiap tahunnya, akan tersedia tambahan dana-dana lain yang dianggarkan pemerintah di dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN) berasal dari pengaruh Covid-19.

Anggaran subsidi hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) taahun 2021 capai Rp 19,1 triliun untuk 157.500 unit rumah. Jumlah selanjutnya meningkat berasal dari anggaran tahun ini sebesar Rp 11 triliun.

Plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga dianggarkan meningkat berasal dari Rp 190 triliun tahun ini jadi Rp 230 triliun. Sementara PEN yang dianggarkan tahun depan capai Rp 356,5 triliun dimana untuk menunjang sektor UMKM akan dialokasikan senilai Rp 48,8 triliun. Itu akan dipergunakan untuk subsidi kredit bisnis rakyat (KUR), pertolongan pembiayaan pada UMKM, penjaminan kredit modal kerja, serta cadangan pembiayaan PEN akan masuk di di dalam program UMKM.

Selain itu, Menteri Keuangan juga menjelaskan bahwa penempatan dana di perbankan akan diteruskan pada tahun depan untuk menggerakkan ulang ekonomi di sektor UMKM.

Sedangkan tahun ini, pemerintah telah menempatkan dana PEN di bank untuk disalurkan di dalam bentuk kredit senilai Rp 64,50 triliun. Kepada empat bank Himbara sebesar Rp 47,50 triliun, 11 bank tempat mendapat Rp 14 triliun dan tiga bank syariah Rp 3 triliun.

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR akan menggandeng 30 bank menyalurkan FLPP tersebut. Perjanjian Kerjasama (PKS) bersama bank pelaksana itu telah dikerjakan pada 18 Desember 2020. Bank selanjutnya terdiri berasal dari 9 Bank Nasional yaitu BTN, BTN Syariah, BNI, BNI Syariah, Bank Mandiri, BRI, Bank BRI Syariah, BRI Agro, dan Bank Artha Graha, serta 21 Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Direktur Utama PPDPP Arief Sabaruddin, menjelaskan syarat-syarat untuk mengambil keputusan kuota awal bank pelaksana akan berdasarkan information realisasi FLPP, information potensi debitur SiKasep, dan nilai evaluasi bank. Selain itu, PPDPP akan berfokus pada kinerja realisasi penyaluran, ketepatan sasaran, dan kualitas bangunan tempat tinggal di dalam penyaluraan FLPP,” kata arief di dalam keterangan resminya, Jumat (18/12).

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) optimis bisa menyalurkan kuota KUR yang akan diberikan pemerintah kepada perseroan tahun depan. “Kami optimis bersamaan bersama situasi ekonomi yang lebih baik dan bersama digitalisasi sistem bisnis BRI yg lebih cepat,” kata Aestika Oryza, Sekretaris Perusahaan BRI pada KONTAN, Minggu (20/12).

Sepanjang tahun ini, BRI bisa menyalurkan KUR bersama optimal. Saat ini, perseroan telah sukses merealisasikan semua kuota KUR yang diterima yaitu Rp 136 triliun KUR mIkro dan Rp 8 triliun KUR super mikro.

BRI juga siap menyukseskan penyaluran FLPP tahun depan. Perseroan telah mengajukan kuota sebanyak 25.000 unit. Aest bilang, langkah awal telah disetujui sebanyak 6.000 yang akan disalurkan di triwulan I 2021. Adapun kuota tahun 2020 sebesar 11.000 unit bersama nilai Rp 1,5 triliun telah sukses disalurkan BRI seluruhnya.

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR akan menggandeng 30 bank menyalurkan FLPP tersebut. Perjanjian Kerjasama (PKS) bersama bank pelaksana itu telah dikerjakan pada 18 Desember 2020. Bank selanjutnya terdiri berasal dari 9 Bank Nasional dan 21 Bank Pembangunan Daerah (BPD).

PT Bank Tabungan Negara Tbk juga mengaku siap menunjang penyaluran FLPP yang dicanangkan pemerintah. Bank ini menyaksikan keperluan akan hunian masih benar-benar besar. Untuk mempercepat penyaluran Kredit Kepemilikan Ruah (KPR) tahun depan, perseroaan akan rajin menggelar pameran.

Dengan program FLPP tersebut, BTN yakin penyaluraan kredit perseroan tahun depan akan tumbuh lebih agresif. “Kami optimistis bisa capai tujuan tumbuh sampai 7% tahun 2021 bersama catatan kita bisa mendapatkan alokasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di atas 75%,” kata Direktur Utama Bank BTN Pahala Nugraha Mansury di dalam paparaan virtual baru-baru ini.

Bank Mandiri juga akan mengajukan kenaikan kuota FLPP tahun depan. Pasalnya, perseroan mendapatkan permohonan KPR FLPP lumayan tinggi tahun ini bersama jumlaah ppeline capai 1.000 unit. Sementara kuota yang diperoleh di 2020 cuma 2.800 unit dan itu telah tersalurkan bersama cepat.

EVP Consumer Loan Bank Mandiri Ignatius Susatyo Wijoyo mengatakan, masih banyaknya permohonan KPR FLPP ke Bank Mandiri lantaran pas ini telah tersedia aplikasi Sikasep yang bisa digunakan calon kastemer tempat tinggal untuk memilih tempat tinggal yang akan dibeli sekaligus memilih bank untuk memfasilitasi pembiayaannya.

Ia menambahkan, Bank Mandiri bisa laksanakan pembiayaan KPR subsidi itu tanpa mesti laksanakan perjanjian kerjasama (PKS) terutama dahulu bersama pengembangnya selama bisa dikerjakan jual putus atau sertifikat rumahnya telah pecah.